Getting My reformasi intelijen To Work
Getting My reformasi intelijen To Work
Blog Article
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.
The Constitutional Courtroom was 1st proven on November nine, 2001 to be a consequence of the third Modification towards the Structure of the Republic Indonesia. Not like the Supreme Court, the Constitutional Court will not be an appellate courtroom. Its final decision is ultimate and binding and, as a result, can not be challenged. Post 24C with the Constitution states that the powers from the Constitutional Court docket are first, to evaluate the law produced versus the Constitution; second, to resolve disputes among state institution; 3rd, to resolve dissolution of political get-togethers; fourth, to resolve disputes above election outcomes; and fifth, to rule on president’s impeachment. In relation to the entire process of impeachment, the jurisdiction on the Court is barely restricted to the issue of regulation on if the President and/or the Vp are responsible in executing the acts prohibited by the Constitution. The choice on regardless of whether to eliminate the President and/or maybe the Vice chairman is still under the authority with the Individuals’s Consultative Assembly.
Dihadapkan oleh perubahan besar politik, ekonomi dan keamanan global yang tidak lagi menganut konsep bipolar, telah merubah potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hal ini tentunya menuntut intelijen Indonesia, sebagai pengemban fungsi deteksi dan cegah dini, mampu mengidentifikasi kerawanan dan ancaman terhadap kewibawaan kedaulatan negara secara professional, tanpa mengurangi prinsip-prinsip bekerja dalam diam.
Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]
Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan product Menace-Primarily based Intelligence diharapkan situs web dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.
Rizal Darma Putra menegaskan bahwa design pendekatan ancaman harus menjadi standar bagi BIN untuk mengantisipasi ancaman dengan tepat waktu. Dalam konteks transisi kekuasaan, kemampuan intelijen untuk menganalisis ancaman menjadi semakin penting.
’) or Twin-function of Armed Forces on the Republic of Indonesia which was shipped in 1958 and later on adopted throughout the Soeharto administration. This concept is a method for ABRI to not be underneath civilian Command, but simultaneously to not dominate to ensure that it gets to be a army dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Standard Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in armed service affairs, and aimed the cannon muzzle at the palace.
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
Soeharto’s method in the 1970s was to create ‘contestation’ among institutions so that they could never ever ‘unite’ versus Suharto, who ended up positioning all intelligence businesses less than his immediate Handle. Despite the fact that Soeharto selected BAKIN being a strategic intelligence company, he didn't immediately disband KOPKAMTIB and Opsus. Soeharto also ‘strengthened’ the figure of your “Intelligence Assistant” beneath the Ministry of Protection and Safety who was anticipated to immediate concurrently the ABRI’s (Commander on the Armed Forces of the Republic of Indonesia) controlled territorial military intelligence units, KOPKAMTIB, and BAKIN, which often ran overlapping functions and in some cases competed While using the purpose of securing Soeharto’s pursuits.
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Jakarta – The New Buy regime [of former President Suharto] which was introduced down through the wave of demands for reformasi in 1998, is returning to electricity even though the 2004 general elections.
Observe: Indonesia isn't a member of NATO, so You can find not an official equivalence concerning the Indonesian army ranks and those described by NATO. The exhibited parallel is approximate and for illustration reasons only.